INTEGRASI TIMOR TIMUR

Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur di bentuk tanggal 17 Juli 1976 dengan Undang-undang No 7 tahun1976. Wilayah ini, sebelumnya lebih dari 450 tahun berada di bawah tangan  penjajahan Portugis.Kedatangan kolonial Portugis tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk pribumisetempat. Karena itu, lahir pelbagai reaksi, antara lain dalam perlawanan-perlawanan.
Salah satu perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Portugis yang cukup besardan terorganisasi adalah Perlawanan Viqueque, di samping perlawanan-perlawanan kecil lainnya. Perlawanan-perlawanan ini terjadi karena penduduk pribumimerasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan terlalu banyak menekan mereka, disamping berbagai perlakuan pemerintah Portugis yang dirasakan sangat memberatkandan diskriminatif sebagaimana layaknya setiap penjajah.
Perlawanan ini bermula dari situasi setelah Perang Dunia II, dimana bangsa Indonesia yang berada di bawah penindasan kolonial Belanda menyatakan kemerdekaanya melalui proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini tersebar keseluruh dunia, dan sampai juga ke Timor Portugis.
Pada tahun 1953, beberapa tokoh Timor Portugis yang telah mendengar kemerdekaan atas diri saudara-saudaranya di Timor Barat (NTT) serta mendengar bahwa Pemerintah RI telah berhasil menyelenggarakan suatu konprensi bangsa-bangsa Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, yang melahirkan keputusan mendukung kemerdekaan dari penindasan kolonial bagi setiap bangsa . Pada ahun 1955 itu sebenarnya  sudah ada rencana pemberontakan dari pemuda-pemuda di Dili. Para pemuda itu lalu menyebar-luaskan rencananya itu ke Kabupaten-kabupaten. Secara perlahan-lahan lahir perasaan nasionalisme di kalangan pemuda Timor Portugis.
Pada tahun 1959, semangat untuk melepaskan diri dari kaum kolonial makin kuat. Ini terlihat dari berkembangnya rncana untuk melakukan perjuangan pada akhir tahun 1959. Dukungan terhadap rencana itu semakin luas dan tersebar ke Aileu, Same, Ermera, Baucau dan lain-lain.
Untuk merencanakan rencana itu, diadakan pertemuan yang hasilnya memutuskan bahwa pelaksanaan perjuangan ditetapkan pada 42 Desember 1959, bertepatan dengan malam tahun baru. karena menurut analisis para pemuda itu, pada malam tahun baru orang-orang dan tentara Portugis selalu berpesta pora sehinga penjagaannya tidak ketat dan serangan dapat dilakukan.
Walapun pemberontakan itu di rencanakan secara rahasia dan tertutup, dapat tercium juga oleh mata-mata Portugis. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai baik yang berada di kota Dili maupun di Kabupaten-kabupaten. Pemuda-pemuda itu di tangkap, disiksa dan dibunuh serta sebagian dari mereka sekitar 68 orang di buang ke Angola dan Mozambique, daerah jajahan Portugis di Afrika dan sebagian di bawa ke Portugal. Akibat yang paling menyedihkan dari pemberontakan tahun 1959 itu ialah dilakukannya pembunuhan terhadap ratusan rakyat yang dituduh mempunyai hubungan dengan pemberontakan tersebut.
Perlawanan rakyat yang di gerakkan dari Viqueque ini merupakan awal dari keinginan rakyat untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. tuntutan integrasi sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun 1950-an. Bahkan pada tanggal 3 Juni 1959, rakyat Timor Portugis, terutama rakyat Kabupaten viqueque bangkit mengangkat senjata melawan penjajah portugis. Dengan semangat ingin bersatu dengan Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, rakyat membusungkan dada dengan mengibarkan bendere merah putih sebagai panji perjuangan. Beberapa tokoh pemberontakan itu seperti Jose Manuel Duarte, Salem Musalam Sagran dan Germano D.A. Silva kini menjadi saksi hidup yang banyak bercerita tentang bagaimana perlawanan terebut, cita-cita intergrasi penderitaan akibat kegagalan perjuangan karena berhasil ditumpas oleh Pemerintahan Portugis.
Selain ketiga tokoh tersebut, pada pertengahan januari 1996, ketiga pelaku pergerakan viqueque yang oleh pemerintah Portugis di buang ke Angola dan Portugal 36 tahun yang lalu, telah kembali ke Dili dan menyatakan siap untuk tetap tinggal di Timor-Timur. Ketiga pejuang yang telah kembali tersebut adalah Evaristo Da Costa, Armindo Amaral dan Dominggos Soares. Perjuangan mereka gagal karena keterbaasan perlengkapan, kurang strategi, lemahnya organisasi sehingga akhirnya perlawanan tersebut tidak mencapai hasil. Namun peristiwa tersebut adalah bukti sejarah bahwa rakyat Timor Timur pernah bangkit dan menyatakan ingin bersatu dengan Indonesia.
Perjuangan rakyat Timor Timur melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan kemudian mendapatkan status sebagai salah satu propinsi di Indonesia, berbeda dengan propinsi-propinsi lainnya. tidak ada dugaan sebelumnya bahwa suasana di Timor Portugis akan mengalami perubahan, jika saja tidak terjadi kudeta militer di Portugal pada tanggal 25 April 1974. Kudeta yang dijuluki  "Flower Revolution" atau "Revolusi Bunga" itu tidak hanya mengguncangkan Portugal, tetapi secara cepat mempengaruhi wilayah-wilayah jajahannya. Salah satu diantaranya adalah Timor Timur. Revolusi bunga itu memberi angin kepada rakyat Timor Timur untuk membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik.
Peluang ini tidak disia-siakan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat pada masa-masa sebelumnya terbelenggu dengan berbagai keterbatasan, bahkan hubungan antara masyarakat Timor Portugis dengan saudara-saudaranya di Timor bagian barat (Propinsi Nusa Tenggara Timur) tertutup sama sekali. sebab itu pula hampir tidak ada informasi yang berhasil memasuki wilayah Timor Timur. Wilayah ini betul-betul diisolasi oleh portugis. dengan adanya sedikit celah kebebasan, menyusul Revolusi Bunga tersebut, keadaan di Timor Timur segera berubah. dengan cepat diwilayah ini tumbuh dan berkembang beberapa organisasi politik seperti Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independete (Fretelin) danAssociacao Popular Democratica Timorence (Apodeti). organisasi Politik yang terakhir ini sebelumnya bernama Associacao Par a Integraco de Timor na Indonesia (AITI), bertujuan memperjuangkan integrasi dengan Indonesia.
Di tingkat politik bilateral, antara Indonesia dan Portugis, sudah sejak bertahun-tahun suasananya dingin. Hal ini disebabkan kegigihan Indonesia mendobrak kolonisasi-kolonisasi yang masih ada di muka bumi melalui forum-forum internasional, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Portugal pada tahun 1964. Karena itu pulalah kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur El Tari ke Dili, Timor Portugis dari tanggal 28 Februari - 2 Maret 1974 merupakan hal yang istimewa dan membuka linasan sejarah baru.
Sesudah kunjungan Gubernur NTT tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Timor Portugis Fernando Alves Aldeia, hubungan antara kedua daerah mulai sedikit terbuka. Sadar akan perkembangan situasi di Lisabon (Ibu kota Portugal) yang segera dapat membawa dampak di Timor Portugis setelah Revolusi Bunga, Gubernur Timor Portugis bergegas mengutus Mayor Arnao Mitello, kepada staf Angkatan Darat Portugis di Dili menemui Gubernur El Tari di Kupang. Ini terjadi kurang dua bulan setelah El Tari berkunjung ke Dili. Arnao Mitellomenjelaskan tentang perubahan politik di Lisabon dan kebijaksaan Pemerintahan Portugal menyangkut koloni-koloni mereka, yang pada garis besarnya dikatakan akan melaksanakan dekolonisasi.
Sesudah perubahan politik di Lisabon tersebut bermuncululanlah partai-partai politik di Timor Timur dengan mengumumkan keberadaan mereka kepada masyarakat umum, seperti Uniao Democratica Timorense (UDT) pada tangga l 11 Mei 1974. Tokoh-tokoh UDT antara lain Francisco Xavier Lopes da Cruz, Agusto Cesar da Costa Mousinho, Domingos de Oliviera, Joao Carrascalao dan Ir. Mario Viegas Carrascalo. Sesudah itu lahir pula partai kedua yaitu Amisiacao Social Democratica atau ASDT yang kemudian berubah nama menjadiFrente  Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretelin pada tanggal 20 Mei 1974, dengan tokoh-tokohnya Francisco Xavier do Amaral, Nicalao Labota, Jose Ramos Horta, Mari Alkatiri. Partai ketiga adalah Associao Popular Democratica de Timor atau Apodeti yang lahir pada tangggal 27 Mei 1974. Berbeda dengan kedua partai yang terdahulu, Apodeti dengan mengatakan tujuannya ingin bergabung dengan Indonesia. Tokoh-tokoh partai ini antara lain adalah Arnaldo dos Reis Araujo, Hermenegildo Martins, Jose Fernandio Osorio Soares, Guilherme Maria Goncalves, Alexandrino Borromeu, Casmiro A. dos Reis Araujo dan Jose Antonio Bonifacio dos Reis Araujo. Selain ketiga partai tersebut diatas, masih terdapat dua partai lainnya yaitu Klibur Oan Timor Aswin atau KOTA dibentuk pada tanggak 5 September 1974 dengan Lemos Pedro dos Reis Amaral dan Jose Martins sebagai tokoh pendiri. Sedang partai kelima adalah PARDITO TRABALHISTA yang didirikan pada tanggal 9 Juli 1974 dengan pimpinannya Domingos C. Pereira. Selama bulan-bulan pertama kelahiarannya partai-partai politik ini sibuk mengadakan konsilidasi. Tiga partai di antaranya yakni, UDT, Fretelin, dan Apodeti mengirimkan juga utusan-utusannya ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara terdekat seperti Australia dan Indonesia. Ke Indonesia sendiri telah datang Ramos Horta wakil Fretelindan Francisco Xavier Lopes da Cruz, Ketua Umum UDT. Menanggapi perkembangan ini, pemerintah Indonesia mengumumkan sikapnya pada tanggal 8 Oktober 1974 bahwa Jakarta tidak mempunyai ambisi teritorial. Indonesia menghormati hak rakyat Timor Portugis untuk menentukan nasipnya sendiri dan bila rakyat Timor Portugis ingin bergabung dengan Indonesia, maka penggabungan itu tidak bisa dilakukan atas dua negara, tetapi Timor Timur harus menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap resmi Pemerintah R.I. ini disampaikan kepada pemerintah Portugal di Lisabon oleh utusan Indonesia yang terdiri dari Ali Murtopo, A. Taher (Dubes R.I. di Perancis), dan Frans Seda (Dubes R.I. di Belgia) pada tanggal 14 Oktober 1974.Dalam pertemuan tanggal 14-15 Oktober 1974 di Lisbon tersebut dibahas tentang masa depan Timor Timur. Pemerintah Portugal kemudian mengirimkan utusan balasan ke Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Antonio de Almeida Santos (Menteri Seberang Lautan) tanggal 16 Oktober 1974. Santos mengatakan bahwa apapun yang menjadi keinginan rakyat Timor Timur, pemerintah portugis akan menghormatinya. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan undang-undang yang mengatur kepartaian di Timor Timur.
Dalam kunjungannya ke Dili setelah dari Jakarta, Dr. Santos menyatakan bahwa sebelum referendum, diadakan pemilihan untuk membentuk "dewan konstituante". Dewan itulah yang akan menentukan segala sesuatu mengenai referendum. Padahal dewan konstituante tersebut tidak pernah disinggung dalam perundingan dengan Indonesia sewaktu di Jakarta. Ini menandakan bahwa Portugis tidak konsisten dalam masalah dekolonisasi. Bahkan dikatakan bahwa kemerdekaan Timor Timur adalah sesuatu yang tidak realistis dan belum saatnya.
Beberapa kali partai-partai politik tersebut mengadakan perundingan dengan Portugis, namun sejauh itu ternyata tidak membawa hasil. Terutama sesudah pertemuan Macao tanggal 26 Juni 1975, keadaan di Timor Timur semakin tegang dan mencekam. Pertarungan fisik antara ketiga partai politik utama semakin keras dan tidak terhindarkan lagi.
Dalam suasana yang semakin tegang dan kacau, Fretelin dan UDT beraliansi dalam wadah koalisi pada tanggal 20 Juni 1975. Akan tetapi koalisi bubar karena kedua partai tersebut terjadi saling kecurigaan dan tidak mempercayai satu sama lain dalam perjuangan. Dengan situasi yang tidak menentu tersebut, UDT melancarkan Gerakan Gerakan Revolusioner Anti Komunis pada tanggal 11 Agustus 1975. gerakan ini gagal karena Fretelin mengadakan perlawanan bahkan berhasil mendesak UDT. Fretelin mulai melakukan penangkapan, termasuk Raja Atsabe yang adalah tokoh Apodeti, dan rumah-rumah pimpinan UDT di Dili dihancurkan.
Situasi semakin memburuk sehingga terjadi pengungsian masyarakat. Arus pengungsi berjejal: semakin meminta perlindungan kepada perwakilan asing di Dili. ada yang melarikan diri ke Australia dan sebagian memasuki wilayah Indonesia terutama Atambua (Propinsi Nusa tenggara Timur) yang semakin lama jumlahnya semakin banyak. keadaan yang kacau ini sama sekali tidak dapat dikuasai oleh pemerintah Portugal, bahkan pagi-pagi tanggal 25 Agustus 1975 Gubernur Portugis Lemos Pires meninggalkan daratan Timor dan menyeberang ke Pulau Atauro. Dari tempat yang baru inilah ia menyeru PBB agar mengirim pasukan Internasional. Pemerintah Portugis sendiri secara meminta Indonesia untuk mengungsikan warga Portugis dan orang asing dari kota Dili. Permintaan ini di penuhi Indonesia dengan mengirimkan KRI Mongingsidi dibawah pimpinan Subiyakto. Tetapi sementara Subiyakto sibuk menyakinkan pihak yang bersengketa untuk memberi kesempatan mengungsikan penduduk asing dari Dili, tiba-tiba Lemos Pires mengeluarkan perintah yang mencengankan. Ia meminta KRI Monging sidi segera meninggalakan Dili. Tindakan Lemos Pires tidak saja disayangkan Oleh Indonesia tetapi juga mendapat protes keras dari Autralia. bukan hanya orang asing saja yang ketinggalan, bahkan staf konsulat Indonesia di Dili juga tidak sempat naik ke kapal, sehingga mereka terpaksa melaliui jalan darat ke Kupang tanggal 30 Agustus 1975.
Memasuki bulan September 1975Fretelin sudah mengambil alih kekuasaan di Timor Timur. Pasukan UDT di berbagai tempat di lumpuhkan. Demikian juga tindakan balas dendam semakin menjadi-jadi, tidak saja kepada UDT tetapi juga kepada Apodeti. Arus pengungsi ke wilayah Indonesia semakin berjubel, termasuk juga anggota-anggota UDT, walaupun Lopes da Cruz terus bertahan di sekitar perbatasan Indonesia antara Batugade-Raiikun (NTT). Fretelin yang semakin keras tidak hanya mengejar pengikut-pengikut UDT di wilayah Timor Timur, tetapi juga mengejar para pengungsi ke perbatasan wilayah Indonesia dan bahkan kemudian dalam pengejarannya pasukan fretelin ini melewati perbatasan. Banyak penduduk Indonesia ikut menjadi korban. Dalam keadaan terdesak tersebut, pimpinan UDT mulai reintrospeksi, dan pada awal September 1975 sejumlah tokoh UDT mengadakan pertemuaannya di tempat pengungsian sekitar Maliana.
Mengahadapi keadaan yang semakin memprihatinkan ini, pemerintah Portugis ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Menteri Negara Portugis Dr Antonio de Almeida Santos yang ditugaskan oleh pemerintahnya untuk melihat situasi Timor Timur dari dekat, tidak pernah melihat keadaan pengungsi-pengungsi Timor Timur atau pun mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh UDT dan Apodeti. Ia hanya mengadakan pertemuan dengan Fretelin guna pembebasan orang-orang Portugis.
Kendatipun demikian, kedatangan Santos kedua kalinya ke Jakarta pada tanggl 11 September 1975 untuk menjelaskan kegagalannya bertemu tokoh-tokoh UDT dan Apodeti diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Jakarta menawarkan kembali agar Santos dapat bertemu dengan pemimpin UDT dan Apodeti sekaligus melihat keadaan pengungsi Timor Timur di Atambua, wilayah R.I. Tetapi tawaran bantuan Pemerintah Indonesia ini ditolak oleh Dr. Santos, dan dari sikapnya itu tercermin bahwa Portugis tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Portugis hanya ingin menyelamatkan serdadu-serdadunya saja tanpa mengindahkan persoalan-persoalan yang dihadapi pihak lain seperti Indonesia, yang sama sekali tidak ada hubungannya dan hanya menerima akibatnya saja seperti korban jiwa penduduk Indonesia di perbatasan dan biaya yang dikeluarkan untuk membantu para pengungsi tersebut. Sementara pertemuan Indonesia-Portugal berjalan di Jakarta, situasi di Timor Timur terus bergejolak. Fretelin yang merasa berada di atas angin segera mengirim telegram ke berbagai pelosok dunia bahwa mereka sudah menguasai Timor Timur dan memplokamirkan berdirinya Republik Demokrasi Timor pada tanggal 28 November 1975.
Untuk membendung kegiatan yang menentang usahanya, Fretelin melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya. Antara lain yang menjadi korban pembunuhannya adalah tokoh dan sekretaris Jendral Apodeti Jose Fernando Osorio Soares bersama eman orang lainnya di Same pada tanggal 27 Juni 1976. Melihat perkembangan situasi dari Fretelin yang semakin merajalela, tokoh-tokoh UDT mengadakan pertemuan di Maliana. Mereka mulai sadar bahwa Integrasi dengan Negara Kesatuan R.I. adalah jalan keluar yang paling baik bagi masa depan Timor Timur. Konsultasi anrata tokoh UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menghasilkan kesepakatan untuk memperjuangkan integrasi secara bersama-sama. Sebagai reaksi atas proklamasi sepihak Fretelin, maka gabungan APODETI, UDT, KOTA dan TRABALHISTA menyatakan Deklarasi Balibo sebagai pernyataan rakyat Timor Timur telah berintegrasi dengan Negara Kesatuan R.I. tanggal 30 November 1975 di Balibo Kabupaten Bobonaro.
Sikap politik keempat partai politik itu, diiringi pula dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40.000 orang. Demikianlah dari perbatasan, pasukan pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan Fretelin. Mulanya secara bergerilya tetapi kemudian secara frontal. Tanggal 3 Oktober 1975 pasukan gabungan ini berhasil menguasai Batugade, sebuah kota kecil dekat perbatasan Timor Timur dengan NTT. Pernyataan atau Proklamasi ini dikeluarkan di Balibo sehingga selanjutnya terkenal dengan Proklamasi Balibo.
Setelah proklamasi tersebut, pasukan gabungan keempat partai semakin meningkatkan tekanannya terhadap kedudukan-kedudukan pasukan Fretelin. Sampai awal Desember 1975, pasukan gabungan sudah berhasil mengusai beberapa kota. Fretelin sendiri yang ternyata tidak mendapat tempat di hati rakyat, terpaksa memusatkan pertahanan mereka di kota Dili. Akhirnya kota inipun pada lewat tengah malam 7 Desember 1975 berhasil direbut pasukan gabungan. Pasukan gabungan segera mengeluarkan para tahanan. Salah seorang diantaranya adalah tokoh utama Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo. Setelah Dili dikuasai, Fretelin melarikan diri ke gunung-gunung. Sinar cerah wilayah bekas jajahan Portugis ini mulai terlihat. Setelah keadaan sepenuhnya dikuasai, tokoh-tokoh gabungan keempat partai membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) yang bersifat Otonom. Kemudian di lengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur. PSTT dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Tokoh Apodeti dan wakilnya Francisco Lopes da Cruz ketua UDT, sedangkan DPR Timor Timur diketahui olehGuilherme Maria Goncalves dari unsur Apodeti.
Pada 31 Mei 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya Mendesak Pemerintah Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat serta wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seminggu kemudian yaitu tanggal 7 Juni 1976 para pemimpin PST dan DPR Timor Timur menyerahkan petisi rakyat Timor Timur tersebut pada Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
Setelah menerima petisi tersebut, maka Pemerintah R.I. membentuk dan mengirimkan delegasi untuk memperoleh gambaran secara secara langsung kehendak rakyak Timor Timur. Setelah mengadakan peninjaun ke berbagai wilayah Timor Timur tanggal 29 Juni 1976, kemudian, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. pada sidang Pleno DPR-RI secara aklamasi pimpinan dan anggota Dewan menyetujui dan kemudian mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976. Dalam Undang-Undang itu dimuat tentang Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus pembentukan Timor Timor sebagai provinsi ke-27. Secara simbolis Presiden kemudian menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Arnaldo dos Reis Araujo dan Franscico X. Lopes da Cruz, dan salinan teks Proklamasi Republik Indonesia kepada Lopes da Cruz.
Sebagai tindak lanjut dari proses integrasi itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976 yang mengatur status Pemerinta Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Sejak ditetepkan sebagai propinsi ke-27, Timor Timur telah dipimpin oleh empat orang Gubernur, yaitu: Arnaldo dos Reis Araujo (1976-1978) sebagai Gubernur KDH Tingkat I yang pertama, Guilherme Maria Goncalves (1978-1982) sebagai GubernurKDH Tingkat kedua, Ir. Mario Viegas carrascalao (1982-1992) sebagai Gubernur KDH Tingkat I yang ketiga, dan Abilio Jose Osorio Soares (1992- 1999), sebagai Gubernur KDH Tingkat I yang keempat.